Pembahasan pasal-pasal perzinahan dan orientasi seks menyimpang; homo, lesbian, dalam KUHP di parlemen mendapat perhatian serius dari para santri Pesantren for The Study of Islamic Thought and Civilization (PRISTAC, setingkat SMA) Pondok Pesantren at-Taqwa. Selasa, 6 Februari 2018 santri PRISTAC menuju senayan untuk mengikuti pembahasan pasal-pasal perzinahan dari para pakar hukum dan aktifis yang tergabung dalam Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA).

Hadir dalam pembahasan itu, Prof. Dr. Muzakkir, S.H., M.H.. Dalam paparannya, pakar hukum UII Yogyakarta ini menyatakan, sebelum kemerdekaan, yaitu zaman penjajahan Belanda, sumber hukum di Indonesia antara lain hukum Barat, hukum adat, dan hukum Islam. Hukum adat sangat erat kaitannya dengan hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum adat dan hukum adalah hukum Islam. Pasca kemerdekaan, Pancasila menjadi dasar hukum. Sekalipun belum ada hukum yang secara eksplisit melarang homo dan lesbi, tetapi ada hukum yang secara tidak langsung menentangnya, yaitu hukum perkawinan. Dalam UU Perkawinan tegas dinyatakan bahwa pasangan harus laki-laki dan perempuan. Adapun argumentasi bahwa homo dan lesbi adalah hak asasi manusia, juga tidak tepat sebab hak asasi manusia dibatasi oleh norma yang berlaku seperti agama, dan hak-hak manusia lain.

Sementara itu, Dr. Atip Latipulhayat, pakar hukum Universitas Padjajaran menegaskan pentingnya merdeka dari hukum-hukum barat yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Beliau menyatakan, merdeka itu bukan hanya merdeka dari penjajahan secara fisik tetapi juga penjajahan secara hukum. Menurut beliau, homo dan lesbi adalah penyakit. Penyakit harus diobati bukan dipelihara.

Dr. Hendri Shalahuddin, Direktur Eksekutif INSISTS (Institute for The Study of Islamic Thought and Civilizations) yang hadir sebagai tim ahli mewakili AILA, menjelaskan asal-usul penyakit kaum Nabi Luth ini. Beliau menunjukkan, sebenarnya di balik homo dan lesbi adalah orang-orang feminis. Dalam akronim LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), lesbi ditempatkan pada urutan pertama sebab LGBT itu bermula dari perempuan. Sudah pakem di kalangan feminis bahwa seseorang belum disebut feminis sejati jika belum lesbi. Pakar gender yang pernah meneliti kehidupan kaum homo di Thailand ini juga memaparkan fenomena legalisasi LGBT di Thailand. Kata beliau, pemerintah Thailand melarang kaum homo bergerak dalam bidang publik. Jika ada laki-laki yang berganti kelamin ke perempuan, di KTP tetap tertera laki-laki sebab pemerintah Thailand meyakini mereka sejatinya laki-laki, bukan perempuan.

Aktifis AILA, Dr. Dinar Dewi Kania juga turut menjelaskan sejarah LGBT. Kata beliau penyakit ini sudah ada sejak lama, yaitu sejak zaman Nabi Luth. Pada zaman Yunani Kuno dan Romawi sudah ada tetapi perilaku LGBT masa itu masih sebatas pedofil. Di Romawi ada hukum anti-sodomi. Pelaku sodomi diasingkan dari masyarakat dan tidak dibolehkan masuk militer.

Semoga santri-santri PRISTAC menjadi agen-agen terbaik dalam menyebarkan kebaikan dan melawan kampanye LGBT di tengah masyarakat.


Leave a Reply